DPR Targetkan 39 RUU selesai

07-05-2009 / BADAN LEGISLASI
DPR menargetkan akan menyelesaikan 39 RUU sampai pada akhir masa tugasnya. ”Alokasi waktu sidang yang cukup panjang, hampir 2 bulan, dimaksudkan untuk dapat menyelesaikan berbagai RUU yang sangat mendesak untuk diselesaikan. Tidak kurang 39 RUU yang harus dituntaskan sebelum DPR mengakhir masa tugasnya,”papar Ketua DPR Agung Laksono saat menyampaikan pidato PAW di Gedung Operation Room DPR, Kamis, (7/5) Menurut Agung Laksono, RUU-RUU Proritas tersebut antara lain RUU Susunan dan Kedudukan Anggota MPR, DPR, DPD, dan DPRD dan RUU Pengadilan Tipikor. ”RUU Susduk mendesak diselesaikan, karena akan dipergunakan oleh DPR periode mendatang. Sedangkan penyelesaian RUU Pengadilan Tipikor terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang mengharuskan pembentukannya sebelum 19 Desember 2009,”katanya. Dia menambahkan, selain fungsi perundang-undangan, DPR juga melaksanakan fungsi anggaran terutama berkaitan dengan hak Budget DPR, dalam bentuk pembahasan APBN 2010 Pembicaraan Pendahuluan. ”Dalam hal pelaksanaan fungsi pengawasan, DPR akan melanjutkan tugas-tugas Panitia Angket dan berbagai Tim yang telah terbentuk dalam merespon masalah-masalah yang berkembang, termasuk memproses pejabat-pejabat publik sebagaimana diatur oleh berbagai UU,”paparnya. (si)
BERITA TERKAIT
Revisi UU Minerba, Demi Kemakmuran Rakyat dan Penambangan Berkelanjutan
25-01-2025 / BADAN LEGISLASI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Badan Legislasi DPR RI, Edison Sitorus, menyampaikan pandangannya mengenai revisi Undang-Undang Mineral dan Batu Bara (UU...
RUU Minerba sebagai Revolusi Ekonomi untuk Masyarakat Bawah
23-01-2025 / BADAN LEGISLASI
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Aqib Ardiansyah menilai filosofi dasar dari penyusunan RUU tentang Perubahan Keempat...
RUU Minerba: Legislator Minta Pandangan PGI dan Ormas soal Keadilan Ekologi
23-01-2025 / BADAN LEGISLASI
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Muhammad Kholid mengapresiasi masukan yang disampaikan Persatuan Gereja Indonesia (PGI) terkait...
RUU Minerba Jadi Perdebatan, Baleg Tegaskan Pentingnya Mitigasi Risiko
23-01-2025 / BADAN LEGISLASI
PARLEMENTARIA, Jakarta – Deputi Eksternal Eksekutif Nasional WALHI, Mukri Friatna, menyatakan penolakan terhadap wacana perguruan tinggi diberikan hak mengelola tambang...